25/09/12
Bogor: Wakil Presiden Boediono mengakui perluasan lahan untuk mendukung ketahanan pangan nasional sulit dilakukan. Boediono menilai lahan yang ada saat ini yang perlu diintensifkan.
"Strategi utamanya (ketahanan pangan) mengandalkan intensifikasi, bukan ekstensifikasi (perluasan lahan), karena lahan tambahan terbatas," kata Boediono dalam orasi ilmiahnya di Dies Natalis Institut Pertanian Bogor ke-49 di Gedung Graha Widya Wisuda Kampus IPB Dramaga Bogor, Selasa (25/9).
Ucapan Boediono mengacu pada upaya peningkatan produksi pertanian dengan cara transformasi pertanian. Ia menyebut cukup rumit kalau mau membuka lahan baru. Sedangkan jumlah lahan saat ini terbatas, maksimum sedang atau memanfaatkan yang sudah ada dan memaksimalkan hasilnya, itu yang paling mungkin dapat dimanfaatkan.
Lahan pertanian saat ini terancam dengan adanya alih fungsi lahan. Tiap tahun terjadi alih fungsi seluas 100 ribu hektare, sedangkan cetak lahan hanya 14 ribu hektare. Artinya tiap tahun lahan pertanian berkurang 86 ribu hektare.
Menurut catatan Kementerian Pertanian, selama 5 tahun terakhir (2006-2010) pemerintah baru mencetak sekitar 69.100 hektare sawah baru, namun jika dibagi lima, maka sekitar 14 ribu hektare saja per tahun di seluruh Indonesia.
Sedangkan untuk 2012-2014 Kementan menargetkan cetak sawah baru hingga 300 ribu hektare atau 100 ribu hektare tiap tahunnya.
Sumber: www.metrotvnews.com
Kamis, 04 Oktober 2012
Petani Menagih Janji Mendag soal HPP Kedelai
.jpg)
Selasa, 25/09/12
Jakarta: Dewan Kedelai Nasional menagih janji Menteri Perdagangan Gita Wirjawan tentang penerbitan aturan harga pembelian pemerintah (HPP) kedelai yang belum terealisasi. Saat ini, petani kedelai di wilayah Jember, Jawa Timur, menagih janji Mendag mengeluarkan surat keputusan soal HPP kedelai setelah Hari Raya Idul Fitri.
"Namun, hingga saat ini aturannya belum keluar dan ini merugikan petani," kata Ketua Hubungan Antarlembaga Dewan Kedelai Nasional, Muchlisin, di Jakarta, Selasa (25/9).
Saat petani kedelai berdialog di Pesantren Ash-Shiddiqi Curahlele, Jember, Mendag menyatakan untuk merangsang para petani kedelai, pemerintah akan menerapkan HPP kedelai. Mendag juga mengusulkan HPP kedelai di angka Rp7.000 per kilogram (kg).
"Harga tersebut merupakan harga tengah antara petani dan perajin tahu tempe. Namun, hingga memasuki awal musim panen kedelai saat ini pemerintah belum juga mengeluarkan aturannya," paparnya.
Harga kedelai untuk wilayah Jember, lanjut Muchlisin, hanya Rp6.500 per kg atau lebih rendah dari HPP yang diusulkan pemerintah.
"Kondisi ini membuat para petani resah dan khawatir harganya terus turun hingga angka Rp5.000 per kg saat panen raya pertengahan Oktober mendatang," ujarnya.
Muchlisin berharap Mendag Gita Wirjawan menepati janjinya untuk segera mengeluarkan aturan soal HPP. Jika sudah keluar aturannya, harus segera disampaikan kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pertanian agar bisa segera direalisasikan.
"Petani mengharapkan aturan tersebut segera ditetapkan sebelum panen raya tiba, kalau tidak harganya bisa semakin menurun," imbuhnya.
Sumber: www.metrotvnews.com
Mataram Berpotensi Jadi Sentra Melon
Mataram: Kepala Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kota Mataram H Bondan Wisnujati menilai daerahnya memiliki potensi menjadi sentra produksi melon di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal ini menurutnya karena dukungan lahan dan irigasi teknis.
"Lahan yang ada di Kota Mataram bisa dimanfaatkan untuk budidaya komoditas hortikultura, salah satunya melon yang memiliki nilai ekonomi tinggi," kata Bondan saat meninjau lokasi uji coba budidaya melon di lahan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Sandubaya, Kota Mataram, Selasa (11/9).
Ia menambahkan, hasil uji coba budidaya melon yang dilakukan lahan seluas 470 meter persegi tergolong bagus, ini karena ukuran buah yang relatif seragam dan rasa yang manis. Uji coba melon jenis Golden Langkawi yang dilakukan bekerja sama dengan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kota Mataram, tersebut merupakan salah satu upaya memotivasi petani di Kota Mataram, untuk membudidayakan melon, di samping tetap menanam tanaman padi dan palawija.
Sumber: www.metrotvnews.com
Wamendag: Kedelai Hitam Bantul Terbaik di Dunia
Bantul: Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurti mengatakan kedelai hitam yang dihasilkan petani Bantul, Yogyakarta, termasuk salah satu jenis kedelai terbaik di dunia. "Bapak-bapak (para petani kedelai) harus bangga, karena Bantul sebagai produsen kedelai hitam, dan mungkin salah satu yang terbaik di dunia," kata wamendag saat berdialog dengan petani kedelai di Dusun Kuthu, Desa Sumbermulyo, Bantul, Senin (24/9).
Menurut Bayu, kecap adalah salah satu makanan yang bahan baku utamanya dari kedelai hitam, dan salah satu kecap dengan merek ternama yang ada di Indonesia juga membutuhkan kedelai hitam dari Bantul.
"Seperti kita ketahui bahwa kecap itu produksinya juga luar biasa, bahkan kecap ini juga diekspor sampai ke 16 negara di antaranya Hongkong, dan Arab Saudi. Jadi bapak-bapak sebagai petani harus berbesar hati," katanya.
Oleh sebab itu, lanjut wamendag, para petani harus terus meningkatkan produksi kedelai ini, dengan harapan meningkatkan pendapatan, dan juga terus menjalin hubungan atau kerja sama yang baik dengan swasta, dalam hal ini konsumen.
"Jadi petani itu penting, dan perlu, karena di dalam bisnis, produsen dalam hal ini petani adalah raja, apalagi sudah terjalin kerja sama dengan swasta. Ke depan, ini akan terus kita dorong," katanya.
Menurut dia, untuk terus mengembangkan sektor pertanian ini, pihaknya membentuk suatu kemitraan antara pemerintah dan swasta, petani, dan akademik sebagai sumber ilmu yang terwadahi dalam forum dengan nama PISAgro.
"Jadi, keempat unsur itu penting dalam mewujudkan sektor pertanian berkelanjutan di Indonesia, serta mencari solusi dan membahas tantangan yang ada di sektor kedelai guna meningkatkan produktivitas," kata wamendag.
Sumber: www.metrotvnews.com
Menurut Bayu, kecap adalah salah satu makanan yang bahan baku utamanya dari kedelai hitam, dan salah satu kecap dengan merek ternama yang ada di Indonesia juga membutuhkan kedelai hitam dari Bantul.
"Seperti kita ketahui bahwa kecap itu produksinya juga luar biasa, bahkan kecap ini juga diekspor sampai ke 16 negara di antaranya Hongkong, dan Arab Saudi. Jadi bapak-bapak sebagai petani harus berbesar hati," katanya.
Oleh sebab itu, lanjut wamendag, para petani harus terus meningkatkan produksi kedelai ini, dengan harapan meningkatkan pendapatan, dan juga terus menjalin hubungan atau kerja sama yang baik dengan swasta, dalam hal ini konsumen.
"Jadi petani itu penting, dan perlu, karena di dalam bisnis, produsen dalam hal ini petani adalah raja, apalagi sudah terjalin kerja sama dengan swasta. Ke depan, ini akan terus kita dorong," katanya.
Menurut dia, untuk terus mengembangkan sektor pertanian ini, pihaknya membentuk suatu kemitraan antara pemerintah dan swasta, petani, dan akademik sebagai sumber ilmu yang terwadahi dalam forum dengan nama PISAgro.
"Jadi, keempat unsur itu penting dalam mewujudkan sektor pertanian berkelanjutan di Indonesia, serta mencari solusi dan membahas tantangan yang ada di sektor kedelai guna meningkatkan produktivitas," kata wamendag.
Sumber: www.metrotvnews.com
RUU Desa: Kewenangan Wilayah Desa Diperkuat
Rabu, 26/09/12
Dalam draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa yang diusulkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada DPR, bahwa pemerintah pusat dapat memprakasai pembentukan desa yang bersifat khusus dan strategis untuk kepentingan nasional, bukan untuk menghalangi pemberdayaan kawasan masyarakat desa.
"Yang ingin pemerintah lihat kedepan dalam RUU ini, adanya kewenangan di dalam itu (masyarakat desa), karena ada pengembangan kawasan," ujar Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PMD) Kemendagri Tarmizi Karim di Jakarta, Selasa (25/9/2012).
Menurut dia, secara menyeluruh peraturan yang tercantum dalam pasal 6 draft RUU Desa tersebut, pemerintah ingin mengembangkan inisiatif dari masyarakat desa yang dapat diambil dari luar desa untuk memberikan nuansa bagi kepentingan desa, sekaligus untuk kepentingan nasional.
"Tapi itu harus tetap diatur dalam UU yakni UU Desa," katanya. Dia melanjutkan, dalam pengelolahan kawasan tersebut, pemerintah pusat tidak ikut campur, seluruhnya diserahkan kepada desa.
Mengenai alokasi anggaran untuk desa dari APBN yang diusulkan DPR sebesar 20 persen, diterangkannya, usulan tersebut akan Kemendagri kaji secara konkrit.
Namun pada intinya, Kemendagri melihat permasalahannya bukan pada besaran persentase anggaran yang akan di alokasikan untuk desa. Namun peran dari masyarakat desa dalam UU.
Sementara itu, Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Desa Ibnu Munzir mengatakan, RUU Desa sendiri belum masuk dalam tahap pembahasan. Pansus masih mengumpulkan informasi dari berbagai pihak termasuk usulan pemerintah.
"Itu barulah sekedar usulan dari pemerintah. Dan pansus masih menjadwalkan DIM untuk berbagai point krusial dalam RUU Desa termasuk mengenai pembentukan desa," ujarnya.
Menurut Politisi Partai Golkar ini, status desa sendiri perlu di lihat sudah berkembang atau tidak, serta desa alami itu juga terdapat macam jenisnya yang tidak sembarangan di mekarkan. Desa yang sudah berkembang nantinya akan di kelolah oleh Lurah agar dapat memberdayakan kawasan desa serta masyarakat desa itu sendiri.
Anggota Komisi VI DPR ini menambahkan, usulan pemerintah tersebut perlu dipikirkan lebih dalam lagi oleh pemerintah dan pansus RUU Desa.
Pembentukan desa baru, baik itu berpotensi dan strategis untuk kepentingan nasional, harus mempertimbangkan dari sisi pemekaran desa.
"Kalau seperti itu (usulan Kemendagri), berarti pemekaran desa. Pansus belum membahas itu, kita tunggu saja nanti seperti apa," pungkasnya.
Sumber: nasional.sindonews.com
Kemarau Panjang, Warga di Kab. Cirebon Berebut Air
Selasa, 25/09/2012
SUMBER,(PRLM).-Kemarau panjang mengakibatkan kekeringan di berbagai pelosok desa di wilayah Kabupaten Cirebon, salah satunya di Desa Bungko, Kecamatan Kapetakan. Mereka berebut air bersih dari mobil tangki PDAM yang mengirim air ke desa tersebut, Selasa (25/9).
Setiap musim kemarau, sebagian besar desa di Kecamatan Kapetakan mengalami krisis air, termasuk warga di Desa Bungko, Bungko Lor dan Bungko Kidul. Untuk memenuhi kebutuhan memasak, menuci, mandi dan cuci mereka harus membeli air bersih.
”Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kami di sini harus membelinya dengan harga yang mahal," kata Rahayu, warga desa Bungko Lor.
Menurut dia, harga setiap jerigen berkapasitas 20 liter mencapai Rp.30.000. Sementara kalau untuk mencukupi kebutuhan satu keluarga dengan empat orang anak setidaknya memerlukan 20 jerigen air setiap hari.
Artinya, untuk memenuhi kebutuhan air harus mengeluarkan biaya tambahan Rp.600.000 setiap hari, jika kebutuhan itu ingin terpebuhi secara normal.
"Kalau tidak mandi, atau untuk minum atau keperluan lain dikurangi ya tidak sampai sebanyak itu," katanya.
Diakui Rahayu, untuk kebutuhan mandi dan cuci terpaksa menggunakan air seadanya, seperti memanfaatkan air sungai yang ada di depan rumah.
Demikian pula yang dialami masyarakat Desa Bungko, kekurangan pasokan air bersih dari PDAM Kabupaten Cirebon. Warga di daerah Bungko ketika mengetahui ada kiriman air selalu berebut.
"Gara-gara rebutan air bersih, warga nyaris bentrok," kata H. Muhammad Carkim, Kuwu Desa Bungko.
Carkim mengakui mahalnya harga air bersih tersebut. Bahkan, kalau sedang sangat kekurangan seperti sekarang bisa mencapai Rp. 40.000 setiap jerigen dan kalau air tidak rebutan harga air hanya Rp.30.000.
Disebutkan, Desa Bungko dengan 5000 jiwa, setiap musim kemarau selalu kesulitan air bersih. Air bersih seringkali diperebutkan oleh warga desa tetangga.
Padahal, kiriman air untuk warga Desa Bungko, tetapi karena sama-sama memerlukan air bersih, maka warga desa tetangga juga ikut rebutan air gratis tersebut. Setiap datang pasokan air PDAM selalu menjadi rebutan warga.
Sementara itu, Direktur PDAM Kabupaten Cirebon, H.M.Nasija Wanardi, seperti disampaikan Humas PDAM, Sri Rezeqi, mengatakan, selama musim kemarau datang membantu masyarakat yang kesulitan air bersih.
"Setiap hari armada tangki air tak henti-hentinya hilir mudik membantu masyarakat Kabupaten Cirebon yang kesulitan air di 12 kecamatan. Di antaranya 7 desa di Kecamatan Kapetakan," katanya.
Diakuinya, selama masyarakat kekurangan air pihak PDAM sedikitnya mendroping air 41 rit tangki per hari yang tersebar di 12 Kecamatan Kabupaten Cirebon. Aksi sosial droping air secara gratis dimulai sejak masyarakat membutuhkan iar bersih di musim kemarau dan akan berhenti setelah datangnya musim hujan.
Calon Mobil Nasional untuk Pedesaan
Di tengah gemerlapnya merek-merek otomotif dunia yang memajang produk-produk andalannya di IIMS ke 20, ternyata ada calon mobil nasional Indonesia ikutan mejeng. Pada kendaraan itu hanya ditulis Kendaraan Micro untuk Rakyat Pedesaan, diproduksi oleh produsen sepeda motor nasional Viar.
Mobil itu dipajang di lapaknya kecil,bangunan semi permanen hal-C. Di sana, kendaraan mikor itu harus berbagi dengan industri rumahan yang memproduksi aksesoris sepeda motor dari Semarang, Jawa Tengah. Jadi kalau tidak benar-benar awas, akan terlewat!
Kehadiran priototipe mobil mikro Viar ini mencerminkan semangat industri mobil nasional yang pantang menyerah. Untuk membangun mobil ini, Viar bergandeng tangan dengan Universitas Negeri Semarang (Unes).
Kehadiran priototipe mobil mikro Viar ini mencerminkan semangat industri mobil nasional yang pantang menyerah. Untuk membangun mobil ini, Viar bergandeng tangan dengan Universitas Negeri Semarang (Unes).
Mobil Mikro
Persiapan produsen mobil nasional ini diperoleh KompasOtomotif langsung dari Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi TInggi Kementerian Perindustrian Budi Darmadi, belum lama ini. Jadi, selain menyiapkan regulasi LCGC, mobil hibrida, listrik dan gas, pemerintah juga akan menelurkan regulasi Mobil Mikro indonesia yang tergabung dalam program Low Emission Carbon Project (LCEP),
Persiapan produsen mobil nasional ini diperoleh KompasOtomotif langsung dari Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi TInggi Kementerian Perindustrian Budi Darmadi, belum lama ini. Jadi, selain menyiapkan regulasi LCGC, mobil hibrida, listrik dan gas, pemerintah juga akan menelurkan regulasi Mobil Mikro indonesia yang tergabung dalam program Low Emission Carbon Project (LCEP),
"Segmen ini diatur khusus untuk produsen mobil lokal dengan konsentrasi kapasitas mesin 900 cc ke bawah," komentar Budi kepada KompasOtomotif. Pasar Mobil Mikro diharamkan untuk merek global, karena sengaja diciptakan agar industri mobil nasional berkembang. Segmen pasarnya menyasar pada petani dan warga pedesaan yang membutuhkan sarana transportasi untuk mendukung pekerjaannya.
Mobil Mikro dirumuskan dengan melihat kesiapan industri mobil nasional yang masih dalam tahap pemula. Berbeda dengan prinsipal otomotif dunia yang sudah bertahun-tahun menggeluti industri ini.
"Dari seluruh produsen yang ada, kami lihat justru yang serius itu datang dari beberapa produsen sepeda motor nasional," beber Budi, tanpa mau menyebut merek. Dari penjelasan ini, terbukti upaya Viar menampilkan prototipe Mobil Mikro-nya di IIMS menandai keseriusannya untuk ikut dalam program Mobil Mikro Indonesia.
"Dari seluruh produsen yang ada, kami lihat justru yang serius itu datang dari beberapa produsen sepeda motor nasional," beber Budi, tanpa mau menyebut merek. Dari penjelasan ini, terbukti upaya Viar menampilkan prototipe Mobil Mikro-nya di IIMS menandai keseriusannya untuk ikut dalam program Mobil Mikro Indonesia.
Langganan:
Postingan (Atom)
